Konsep Legalisasi Pada Kerjasama Internasional : Soft Law dan Hard Law

Konsep legalisasi yang ditulis ini bersumber dari tulisan - tulisan Kenneth W. Abbott, Robert O.Keohane, Andrew Moravscik, Anne Maria Slaughter, Duncan Snidal dalam buku Legalization and World Politics[1] dengan berfokus pada bab – bab didalamnya antara lain : Introduction: Legalization and World Politics, Concept of Legalization dan Hard and Soft Law in International Governance. Buku ini secara keseluruhan mengemukakan politik hukum internasional dan legalisasi dari perspektif liberal.

Legalisasi adalah bentuk khusus dari institusionalisasi atau pelembagaan kerjasama[2]. Legalisasi menggambarkan bagaimana keputusan bersama dari negara-negara yang terlibat didalamnya dapat membentuk perjanjian kerjasama internasional. Dan dalam kerjasama ini terdapat derajat hukum internasional yang dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh negara-negara tersebut. Dengan konsep ini, dapat dilihat tingkat legalisasi sebuah kerjasama internasional dari bentuknya yang paling kuat (rigid) hingga paling lemah (weak). Dengan melihat tingkat legalisasi, dapat dijelaskan mengapa aktor-aktor dalam hubungan internasional memilih untuk membuat institusi yang terlegalisasi dalam hukum internasional beserta tingkat legalisasinya[3].

Konsep legalisasi selanjutnya melihat konsekuensi terhadap aktor-aktor yang terlibat dari bentuk atau tingkatan derajat legalisasi yang dipilih. Tingkatan legalisasi disini terbagi dua yaitu soft law atau hard law[4]. Sebagai parameter dalam mengukur tingkat legalisasi dari sebuah perjanjian atau kerjasama internasional, terdapat 3 dimensi yang harus dilihat antara lain Obligasi, Delegasi dan Presisi[5].

Semakin tinggi tingkat dimensi obligasi, presisi dan delegasi maka semakin tinggi pula legalisasi suatu hukum internasional. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat ketiganya, maka semakin rendah pula tingkat legalisasinya. Ketiga dimensi ini tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal yang menentukan bentuk legalisasi. Masing- masing aspek tersebut bisa memiliki tingkatan atau derajat yang rendah atau tinggi secara tunggal, namun untuk melihat tingkat legalisasi sebuah hukum internasional dipahami sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian kesatuan yang multidimensional. Disebut hard law yang ideal jika ketiga disebut tersebut tinggi. Adapun tabel mengenai dimensi legalisasi digambarkan sebagai berikut[6]:

Tabel 1. Dimensi Legalisasi

Obligation	Expressly nonlegal form		Binding rule
Precision	Vague principle		Precise, highly elaborated rule
Delegation	Diplomacy		Int’l court, organization; domestic application

Sumber: Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, The Concept Of Legalization, dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics International Organization.  2001. Hal. 20.

Legalisasi masing-masing dari ketiga dimensi diatas dapat beragam. Dan karenanya pula, tingka legalisasi secara keseluruhannya juga dapat beragam. Untuk memetakan tingkat legalisasi dari masing- masing dimensi tersebut, dapat dinilai dari indikator-indikator tertentu yang ada dalam dimensi tersebut. Berikut akan dijelaskan definisi dan indikator dari ketiga dimensi legalisasi ini

Obligasi berarti seberapa kuat negara atau aktor lainnya terikat dalam sebuah aturan atau komitmen. Secara spesifik obligasi berarti perilaku para aktor yang terikat oleh aturan-aturan umum, prosedur, dan diskursus hukum internasional dan hukum domestik. Indikatornya dapat dilihat ditabel no.2 dibawah :

Tabel 2. Indikator Obligasi

High

Unconditional obligation; language an other indicia of interest to be legally bound

Poltical treaty: implicit conditions on obligation

National reservations on specific obligations; contingent obligations and escape clauses

Hortatory obligations

Norms adopted without law-making authority; recommendations and guidelines

Explicit negation of intent to be legally bound

Low

Sumber: Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, The Concept Of Legalization, dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics International Organization.  2001. Hal. 26.

Presisi berarti tingkat keakuratan dan ketelitian. Artinya aturan-aturan itu tertulis secara jelas dan tidak ambigu, menjadi acuan bagi tingkah laku aktor-aktor yang terikat oleh hukum tersebut. Dengan kata lain presisi memberi batasan yang baku dalam melakukan interpretasi pada  pasal-pasal sebuah perjanjian. Indikatornya dapat dilihat ditabel no.3 dibawah :

Tabel 3. Indikator Presisi

High

Unconditional obligation; language an other indicia of interest to be legally bound

Substantial but limited issues of interpretation

Broad areas of discretion

“Standards”; only meaningful with reference to specific situations

Imposs ible to determine whether conduct complies

Low

Sumber: Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, The Concept Of Legalization, dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics International Organization.  2001. Hal. 31.

Delegasi adalah sejauh mana negara atau aktor hubungan internasional lain memberikan otoritas kepada pihak ketiga (termasuk disini pengadilan internasional, lembaga arbitrasi, dan organisasi administratif) untuk menjalankan sebuah perjanjian. Yang dimaksud otoritas disini adalah adanya jaminan kekuasaan bagi pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menafsirkan, dan mengaplikasikan aturan-aturan; menyelesaikan masalah atau membuat aturan selanjutnya. Indikatornya dapat dilihat ditabel no.4 dibawah :

Tabel 4. Indikator Delegasi

a. Dispute resolution

High

Courts; binding third-party decisions; general jurisdiction; direct private access; can     interpret and supplement rules; domestic courts have jurisdiction

Courts; jurisdiction, access or normative authority limited or consensual

Binding arbitration

Non-binding arbitration

Conciliation, mediation

Institutionalized bargaining

Pure political bargaining

Low

b. Rule making and implementation

High

Binding regulations; centralized enforcement

Binding regulations with consent or opt-out

Binding internal policies; legitimation of decentralized enforcement

Coordination standards

Draft conventions; monitoring and publicity

Recommendations; confidential monitoring

Normative statements

Forum for negotiations

Low

Sumber: Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, The Concept Of Legalization, dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics International Organization.  2001. Hal. 32.

Indikator-indikator diatas menunjukkan tingkat legalisasi dari masing-masing dimensi. Semakin tinggi urutan yang ditempati maka semakin tinggi legalisasinya, begitupun sebaliknya. Semakin rendah urutan yang diduduki, maka semakin rendah tingkat legalisasinya. Sedangkan pada bagian pertengahan diantara urutan tersebut dapat digolongkan moderat. Sehingga secara prinsip, sebuah perjanjian yang memiliki legalisasi tinggi (hard law) adalah perjanjian yang bersifat wajib (mengikat), memiliki ketelitian tinggi (tidak multi interpretasi), dan terdapat kuasa pada pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian.

            Hasil dari tiga aspek ini akan dapat memberi bentuk tingkatan legalisasi dari perjanjian tersebut (soft atau hard law). Contoh lebih jelas mengenai tingkatan legalisasi sebuah perjanjian dapat dilihat dalam tabel dibawah :

Tabel 5. Bentuk Legalisasi Internasional

Type	Obligation	Precision	Delegation	Examples
Ideal type : Hard Law
I	Hard	Hard	Hard	WTO-TRIPs; European Human rights Convention; ICC
II	Hard	Low	Hard	EEC Antitrust, Art. 85-6; WTO national treatment
III	Hard	Hard	Low	U.S-Soviet arms control treaties; Montreal Protocol
IV	Low	Hard	Low (Moderate)	UN Committee on Sustainable Development (Agenda 21)
V	Hard	Low	Low	Vienna Ozone Convention; European Framework Convention on National Minorities
VI	Low	Low	Hard (moderate)	UN specialized agencies; World Bank; OSCE High Commissioner on National Minorities
VII	Low	Hard	Low	Helsinki Final Act; Nonbinding Forest Principles; technical standards
Ideal Type : Anarchy

Sumber: Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, The Concept Of Legalization, dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics International Organization.  2001. Hal. 22.

Hukum dan politik saling terkait di berbagai bentuk kelembagaaan kerjasama. Perjanjian internasional adalah bentuk pelembagaan ditandai oleh tiga aspek tersebut diatas. Konsep dari legalisasi meliputi rangkaian kesatuan dari tinggi rendahnya ketiga aspek atau karakter tersebut. Apabila ketiga atau dua dari aspek tersebut berada pada tingkatan yang tinggi, maka dapat diasumsikan legalisasi tersebut bersifat hard law, yang berarti memiliki ketentuan mengikat yang pasti. Sedangkan jika ketiga karakter tersebut berada pada tingkat yang rendah, maka dapat diasumsikan legalisasi tersebut bersifat soft law.

---

[1] J.L. Goldstein, M. Kahler, R.O. Keohane & A.M. Slaughter. 2011.  Legalization and World Politics : The Concept of Legalization. The MIT Press. Cambridge.

[2] Ibid. Hal 12.

[3] Ibid. Hal 17 – 24.

[4] Ibid. Hal 37-38.

[5] Ibid. Hal 25.

[6] Ibid. Hal 404.